KPK dan PW RMI Jatim Sepakati Pendidikan Antikorupsi Berbasis Pesantren
 |
| Raker PW RMI Jatim Ponpes Tebu Ireng, 27-29 Desember 2013 image: beritajatim - www.rmi-nu.or.id |
RMI NU, Media Pesantren,
JOMBANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan, pengaduan dugaan kejahatan korupsi di Jawa Timur mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Selain tingginya jumlah kejahatan korupsi, dugaan dana yang dikorupsi juga tergolong besar.
"Laporan korupsi dari Jatim yang masuk ke KPK mengalami peningkatan, namun saya tidak hafal datanya," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjayanto usai memberikan ceramah pada rapat kerja pengurus dan anggota Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) Nahdlatul Ulama se-Jatim di aula pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur, Sabtu (28/12).
Sebenarnya, lanjut Bambang, bukan hanya Jatim. Hampir semua provinsi mengalami gejala serupa. Semisal DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan beberapa provinsi besar lainnya.
Jawa Timur termasuk provinsi dengan potensi tinggi kejahatan korupsi karena APBD-nya juga besar. Logikanya, di mana putaran uang besar maka potensi penyalahgunaannya pun besar. “Dengan kata lain, jika APBD besar maka potensi korupsinya juga besar," jelas Bambang.
Bambang memastikan, semua pengaduan yang masuk ke KPK pasti ditangani. Sejauh ini pengaduan sudah ada yang sampai masuk pengadilan dan vonis. Sebagian ada yang masih dalam proses penyidikan. "Termasuk di Jatim juga sudah ada yang kami tangani," tambah Bambang.
"Laporan korupsi dari Jatim yang masuk ke KPK mengalami peningkatan, namun saya tidak hafal datanya," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjayanto usai memberikan ceramah pada rapat kerja pengurus dan anggota Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) Nahdlatul Ulama se-Jatim di aula pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur, Sabtu (28/12).
Sebenarnya, lanjut Bambang, bukan hanya Jatim. Hampir semua provinsi mengalami gejala serupa. Semisal DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan beberapa provinsi besar lainnya.
Jawa Timur termasuk provinsi dengan potensi tinggi kejahatan korupsi karena APBD-nya juga besar. Logikanya, di mana putaran uang besar maka potensi penyalahgunaannya pun besar. “Dengan kata lain, jika APBD besar maka potensi korupsinya juga besar," jelas Bambang.
Bambang memastikan, semua pengaduan yang masuk ke KPK pasti ditangani. Sejauh ini pengaduan sudah ada yang sampai masuk pengadilan dan vonis. Sebagian ada yang masih dalam proses penyidikan. "Termasuk di Jatim juga sudah ada yang kami tangani," tambah Bambang.
Adapun raker RMI berlangsung selama dua hari, Sabtu-Ahad (28-29/12). Ketua PW RMI NU Jatim H Reza Ahmad Zahid mengatakan, selama dua hari RMI membahas persoalan dan agenda program hasil kerjasama dengan sejumlah kalangan untuk periode lima tahun mendatang.
"Kehadiran sejumlah kalangan diharapkan memberikan gambaran jernih bagi program RMI ke depan bagi para peserta khususnya pengurus,” pungkas H Reza
"Kehadiran sejumlah kalangan diharapkan memberikan gambaran jernih bagi program RMI ke depan bagi para peserta khususnya pengurus,” pungkas H Reza
Dalam kesempatan itu Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Ketua RMI Jatim H Reza Ahmad Zahid, serta pengasuh Ponpes Tebuireng KH Salahuddin Wahid atau Gus Solah, menandatangani komunike yang diberi nama 'pendidikan antikorupsi berbasis pesantren'.
"Kami merangkul ponpes, karena pesantren itu jaringannya luas. Kami juga meminta adanya masukkan dari pesantren terkait pemberantasan korupsi," kata Bambang menegaskan.
Bambang mengungkapkan, tujuan komunike tersebut diantaranya, menanamkan nilai dan sikap anti korupsi kepada masyarakat, serta mengembangkan kreativitas warga pesantren dalam memasyarakatkan dan membudidayakan perilaku anti korupsi di masyarakat.(diolah dari berbagai sumber)
Komentar
Posting Komentar