RMI Kembangkan Potensi Ekonomi Pesantren

Pondok pesantren adalah salah satu institusi sosial yang mempunyai potensi ekonomi cukup besar dan sampai saat ini masih belum dimaksimalkan. Karena itu penguatan ekonomi pondok pesantren diyakini dapat mempengaruhi ekonomi masyarakat sekitarnya. Jika gerakan ini membesar akan mampu menciptakan kantong-kantong penggerak ekonomi masyarakat yang secara otomatis dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Demikian dalam diskusi terbatas yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Pimpinan Pusat Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia atau Rabithah Ma’ahid Islamiah (RMI), salah satu lembaga di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU) bekerjasama dengan Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) di Gedung Artaloka, Jl. Panglima Sudirman Jakarta Pusat, Ahad (18/3).

Hadir dalam diskusi tersebut di antaranya: KH. Mahmud Ali Zain (Ketua PP RMI), HM. Sulthan Fatoni, H. Masud Abdullah, (keduanya Wakil Sekretaris PP RMI), Zainussholeh (Staff penulis PP RMI), Nadratuzzaman Hosen, (Direktur PKES), Hasan Ali (Staff Penulis PKES), dan beberapa karyawan PKES lainnya.

KH. Mahmud mengatakan, selama ini pondok pesantren hanya terfokus pada aktivitas penguatan tradisi dan pencerahan intelektual.

“Sudah tidak terhitung ulama lahir dari pesantren, ribuan kitab sudah ditulis kiai, tradisi pun lestari, bahkan semakin kaya dengan warna keislaman. Sekarang sudah saatnya pesantren beranjak dari tradisi menuju ekonomi. Membangun ekonomi pesantren kan juga bagian dari membangun peradaban,” katanya.

Sementara itu Dr. Nadratuzzaman menilai bahwa pesantren adalah sebuah jaringan sistemik yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jaringan pesantren yang merata di hampir semua desa di Indonesia dapat dijadikan sentrum kegiatan ekonomi masyarakat.

“Pesantren perlu berbenah untuk menjadi ikon pergerakan ekonomi di tingkat akar rumput,” katanya.

Pelatihan Keuangan Mikro

Menindaklanjuti diskusi terbatas tersebut disepakati kerjasama antara PP RMI dan PKES untuk menyelenggarakan Pelatihan Lembaga Keuangan Mikro. Menurut Wakil Sekretaris PP RMI Sulthan Fatoni, pelatihan ini difokuskan untuk mengenalkan teori dan praktik tentang perkoperasian,

“Kami memilih mengenalkan koperasi syariah dengan pertimbangan: sistem koperasi dapat dimaksimalkan untuk memdiasi pemilik modal, sekaligus pemerintah dengan masyarakat kecil yang selama ini kesulitan mengakses dana untuk usaha. Sedangkan sistem syariah dipilih karena karakter pesantren sebagai lembaga keagamaan,” ujarnya.

Sulthan menambahkan bahwa untuk memaksimalkan jangkauan, pelatihan ini akan dilaksanakan di 6 zona dengan delapan kali pertemuan. Kota-kota yang akan dipilih kemungkinan besar adalah Tangerang, Jakarta Selatan, Garut, Yogjakarta, Purwakarta, Pati, Lamongan dan Pasuruan.

Sesi pertama adalah seminar sehari yang diikuti 100-150 santri utusan pesantren. Lalu sesi kedua adalah follow up dengan memberi kesempatan pesantren peserta seminar untuk mengikuti program pelatihan dan magang di BMT yang sudah ditunjuk PP RMI.

Menurut Sulthan, program yang digagas RMI sudah mendapat sambutan positif dari beberapa pesantren. Bahkan beberapa dari mereka sudah bersedia untuk ditunjuk sebagai tuan rumah, seperti Pondok Pesantren Pulosari Garut, An-Nawawi Purwakarta, Kranji Lamongan, dan Sidogiri Pasuruan. (rmi/nam)

Post: NU Online, 20-03-2007

Repost: Pengurus Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (PP-RMI-NU)